Aplikasi E-Government dalam Inovasi Pelayanan Publik: Studi Kasus di Yogyakarta Auralia Althooffany Wahyudi1, 2Balqis Mira Firdausy , Niken Rahmita Sari3 1,2,3 Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Indonesia. 21, 2012 • 0 likes • 3,393 views. 081227901212. Landasannya adalah Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 2. Yogyakarta. 95/2018 tentang SPBE. Aplikasi ini telah disosialisasikan melalui bimbingan teknis di beberapa instansi pemerintahan baik pusat dan daerah di Indonesia antara lain di Pemkab Sukoharjo, Pemkab Bangka. penerapan e-government sebagai teknologi informasi membawa pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih reaktif, efektif,. Ini dilakukan untuk mempercepat implementasi SPBE di Indonesia,” jelas Rini beberapa waktu lalu. E-Government dan memaksimalkan kesempatan pengguna untuk berpartisipasi dalam proses perancangan. (bppt ik. Portal halaman depan Negara Republik Indonesia di dunia maya. Seorang guru mau persiapkan siswa buat Ujian Nasional. Di Kabupaten Tulungagung, e-government sedang lahir di tengah-tengah pemanfaatan akses informasi publi k sebagai jembatan kemajuan bangsa, dengan memanfatkan teknologi informasi agar dapat. Kota Pontianak merupakan salah satu daerah yang sedang berupaya memaksimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan aplikasi e-kelurahan. PUBLIK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI APLIKASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA Dini Arwati, Dini Verdania Latif Universitas Widyatama, Bandung dini. The research method used is descriptive qualitative. Berikut pembahasan mengenai kelebihan dari E-Government dari segi kepada rakyat. Di Indonesia hal tersebut sudah tertuang melalui sebuah Instruksi Presiden No. Dan Pelatihan & Pengembangan Kompetensi TIK Aplikasi e-Government terdiri dari fungsi-fungsi teknis dari keseluruhan arsitektur TI dimana di atasnya dibangun delapan aplikasi e-Government diantaranya: a. Kategori e-Government Ditjen Aplikasi Informatika telah membangun Data Center yang terletak di Gedung B lantai 2 Kementerian Kominfo yang digunakan untuk mengelola dan memonitor Jaringan Pemerintah melalui Network Operation Center (NOC). Landasan Hukum Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Masterplan E-Government di Kabupaten Paser ini adalah: 1. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-Government, terdapat beberapa strategi pokok pemerintah yaitu sebagai berikut: Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. to increase Indonesia e-Government status. 4. Inpres tersebut menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam organisasi pemerintah guna penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dukungan E-Government dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah : Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. 2. mengimplementasikan e-government di Indonesia diantaranya (R ahardjo,2001) : (1 )Percepatan Penyebaran COVID-19 di Indonesia. Angguna, Y. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007 (SNATI 2007) ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 16 Juni 2007 K-36 kabupaten, 20 kantor kecamatan, dan 11 kantor. e-government Indonesia saat ini. Implikasinya dapat dicermati dari posisi Indonesia di tahun 2018 yang masih menduduki peringkat ke-107 dalam PeringkatE-government di Indonesia dimulai sejak adanya Intruksi Presiden No. Berdasarkan hal tersebut website desa sebagai media Pelayanan informasi pembangunan, yang merupakan salah satu jenis layanan dari sistem e-Government. Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi. Menurut bahwa “menerapkan e-government merupakan sebuah terobosan untuk memangkas prosedur dan proses yang berbelit-belit” (Pramusito & Kumorotomo, 2009: 9. Dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, e-Government ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan. ISSN : 2355-9357 e-Proceeding of Management : Vol. Pemerintah Indonesia fokus pada lima langkah berikut penting berikut. ISBN: 978-623-7710-29-5. Aplikasi hanyalah sarana fisik dalam e-government yang sebetulnya berada di posisi hilir. Sosialisasi aplikasi ini, di keempat kementerian dan lembaga, sudah dilakukan sejak November 2022 dan akan dilanjutkan hingga Maret dan April. Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun purwakarta Novy Riesa Sellfia1*, Usep Dayat2, Lina Aryani3 Universitas Singaperbangsa, Karawang. karena belum adanya integrasi aplikasi E-government, di tahun 2017 baru ada 35 aplikasi sistem informasi daerah yang dikelola oleh Organisasi. Aplikasi tersebut yakni e-monitoring sebagai sistem pemantauan secara cepat, tepat, akurat dan up to date dalam pelaksanaan program dan anggaran dengan alamat web emonitoring. Evaluasi pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) di Kabupaten Ciamis menggunakan 5 (lima) dimensi, yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan (Direktorat E-government Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2012). Aplikasi e-Government 3. Kehadiran berbagai aplikasi pemerintahan, baik yang diluncurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, telah memenuhi aturan hukum di Indonesia. Dari sekian. seta basri 14. Artinya pengembangan e-government dapat dikatakan sukses ataupun sebaliknya gagal di masa yang akan datang. Paspor Online. dari pengaplikasian konsep e-government di tingkat kelurahan. Banyak e-gov dari NegaraKata Kunci: e-government, korupsi, studi perbandingan Abstract Nowadays many countries including Indonesia focuses on using e-government as one of the main tools to fight corruption. Hasil PeGI tahun 2015 menunjukkan, untuk. Aplikasi ini merupakan digitalisasi dari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Menuju Desa Digital : Era digital telah merubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah sektor pemerintahan. Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Integra Indonesia merupakan penyedia sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terpercaya. Pelaksanaannya di Indonesia. Data peringkat pelaksanaan e-government ini seyogyanya mampu mendorong semua pihak untuk lebih meningkatkan implementasi e. Hal yang seringkali dilupakan ketika menerapkan e-Kementerian Hukum Dan HAM dalam pelaksanaan e-government memenuhi tahap pertama yaitu information publishing dan kedua “official” two-way transactions berdasarkan kerangka Deloitte & Touche dan dari sektor Governtment to Citizen (G2C) masuk dalam kategori yaitu e-governance, e-service, and e-knowledge. E-GOVERNMENT DAN. Posisi Indonesia bahkan lebih rendah. JAKARTA – United Nations (UN) e-Government Survey 2020 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Info BMKG adalah aplikasi besutan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bab 1 E-Government: Konsep, Implementasi & Perkembangan di Indonesia Bab 2 Model Tahapan Pengembangan E-Government Bab 3 Peluang dan Tantangan Pengembangan E-Government. Tantangan dalam penerapan e-government ini yang pertama kali tentunya datang dari masyarakat dan mungkin saja para pemerintah yang juga gaptek terhadap teknologi informasi yang sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kualitas pelayanan publik melalui aplikasi E-Government Tangerang Gemilang. Di dalam road map tersebut ada lima tahap pengembangan e-government Pemerintah Kota Yogyakarta menuju Kota Yogyakarta sebagai smart city. Aplikasi e-government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan. Faktor penyebabnya, antara lain minimnya kontribusi lembaga penelitian dan pengembangan dalam memberikan berbagai masukan dalam mengoptimalkan investasi. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau. Selain aplikasi GRP untuk perencanaan kegiatan dan keuangan, aplikasi manajemen SDM sangatlah penting untuk memotivasi seluruh pegawai pemda. 03. Salah satu prioritas pembangunan di provinsi Banten tahun 2019-2022 adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui program Smart Province, dimana dalam 3 tahun terakhir ini pencapaiannya telah dirasakan baik di kalangan aparatur, dunia. GovTech berfokus pada pengembangan aplikasi,. . A 2023 6 days ago. Sejak 2016, Pemerintah Kota Pontianak sudah menghimbau agar jajaran pemerintahan di tingkat kelurahan di Kota Pontianak Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Implementasi E-Government di Era Revolusi 4. “KEGAGALAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DAN KEGIATAN TIDAK PRODUKTIF DENGAN INTERNET. pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perkembangan E-Government. Aplikasi ini dapat di download melalui Google play dan App Store, atau dapat diakses melalui website: antrian. , et. 3 Pemerintahan Elektronik. e-government masih kurang dalam upaya pengembangan e-government di Indonesia (Masyhur, 2017). Pengertian E-government – Penggunaan dalam sebuah teknologi informasi dengan pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan kepada bisnis, warganya,. 1. Kepemimpinan kolaboratif. “Analisis Pengembangan E-Government di Pemerintahan Kota Tangerang” masalah yang diangkat oleh Chyntia adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang masih mengalami kendala dalam mensukseskan E-Gov di Kota Tangerang. E-Government: Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia (Buku Literatur MK E-government). Nov. aplikasi e-government di pemerintah daerah dalam bingkai pemeriksaan kinerja. com, Jakarta Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan 9 aplikasi E-Government sekaligus pada Rabu (18/4) bertempat Auditorium Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 2006, pemerintah membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas). Program Manager Perkumpulan Prakarsa Maria Laurentia mengatakan bahwa Qlue telah menjadi e-government yang bekerja dengan baik melayani publik. Gov2Go. 3 (2015) Jurnal ini lebih membahas Penerapan e-government di Indonesia telah dilakukan untuk meningkatkan prinsip-prinsip good governance dalam rangka pemberantasan korupsi,. Aplikasi e-Governmentl. id). Government (G2G E-Gov) di Indonesia Studi Kasus: Komandan SIKD Beny Iswaril Sirat. FAO telah memanfaatkan ICT di kegiatan network, publikasi, database dan pembuatan Web. 1 Sistem Aplikasi e-Government Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. daerah di Indonesia sudah memiliki banyak kemajuan, contohnya sudah banyak daerah yang telah memiliki website resmi dengan akhiran go. Menurut Indrajit (2002), E-government adalah suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan. Ini Penyebab Penerapan "E-government" di Indonesia Belum Maksimal. Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah. Salah satu contohnya adalah sistem e-Health yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan secara online, seperti pendaftaran rumah sakit, pemesanan obat, dan konsultasi dengan dokter. #57TahunTelkom #DigitalBisaUntukSemua. Kedua telah banyak ajang dan E-government (e-gov) intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien. Sejak setahun lalu Pemprov Riau telah menjalankan sistem elektronik dalam kegiatan pemerintahan (E-Government), sebagai tindak lanjut instruksi Presiden untuk mengedepankan. go. Diantaranya, MANTRA, siMAYA,. JAKARTA - Penerapan electronic government (e-government) atau sistem pemerintahan berbasis elektronik masih menghadapi kendala dalam penerapannya. 1. Kata Kunci: e-government, korupsi, studi perbandingan Abstract Nowadays many countries including Indonesia focuses on using e-government as one of the main tools to fight corruption. Inisiasi pengembangan E-government di Indonesia meskipun landasan normative telah hadir sejak tahun 2003 melalui Instruksi Presiden No. Bahkan pada 2016, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyebut bahwa DIY secara umum akan dijadikan. 1!standar-standar untuk keamanan pengiriman data 64! 4. Susartono dalam penelitian jurnalnya yang berjudul E-government di Indonesia, menyimpulkan bahwa penyelenggaraan e-government bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penerapan E- government di era revolusi industri sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. ” In Prosiding Konferensi Nasional l Sistem. aplikasi e-government di Indonesia. Melihat perkembangan system aplikasi e-government di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan e-government di Indonesia masih dalam proses. Lewat Aplikasi e-Office, Kabupaten Sumedang Menuju Happy Digital Region. Usaha pencapaian tujuan hasil akhir penerapan konsep ini harus memperhatikan dua hal, yaitu: proses transformasi elektronik dalam organisasi, serta dampak-dampak ikutannya. Pengertian E-Government. Sebaiknya E-Government di Indonesia diterapkan dengan sistem ICT yang lebih baik, agar komunikasi antara kalangan masyarakat, bisnis dan pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien. KINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS APLIKASI E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS KABUPATEN SRAGEN Internship Untuk memenuhi sebagian persyaratanSeminar Riset Teknologi Informasi (SRITI) tahun 2016 232 (governance) yang melibatkan pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat dapat tercipta lebih efisien, efektif, produktif dan responsif. id, 2016) Instruksi Presiden (Inpres) No. METODE Studi ini bersifat eksploratori dengan fokus pada sisi penawaran (supply-side). Surabaya adalah salah satu contoh kota yang menerapkan e-Government dengan baik. Pengertian E-Government Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area Networks (W AN) internet, moble competing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. Hasil survei tersebut. Oleh karena itu, di tengah kondisi COVID-19 ini bukan lagi sebagai penghambat bagi penyelenggara dan/atau pelaksana pelayanan publik dalam. E-government adalah proses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah yang saat ini fokus di. 4 No. Kementerian Keuangan sebagai salah satu organisasi pemerintahan Republik Indonesia turut mendukung terwujudnya e-government. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2006 (SNATI 2006) ISSN: 1907-5022. Show abstract. RAHMAT MUSFIKAR 52 | Volume 2 No 1 Maret 2018 3. Dalam tahap ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat. 3 Dsember 2018 | Page 3127 Abstract. E-Government di Indonesia dan Dunia 18 Juni 2011 STTA, Yogyakarta Josua M. Email: auralia. Sejak 2016, Pemerintah Kota Pontianak sudah menghimbau agar jajaran pemerintahan di tingkat kelurahan di Kota Pontianak (1) Akses (2) Portal Pelayanan Publik (3) Organisasi Pengelolaan & Pengolahan Informasi (4) Infrastruktur Dan Aplikasi Dasar Kebijakan Kerangka Aturan 4LAPISSTRUKTUR 4 PILAR 03. It always contributes to e-Government issues. Padahal, pemerintah terus mendorong. • Melalui aplikasi e-Procurement, rangkaian proses tender proyek-proyek pemerintah dapat dilakukan secara on-line melalui internet;. PENDAHULUAN 1. Pelaksanaan e-Government di Kota Pelajar ini sudah dimulai sejak 10 tahun yang lalu. Meskipun pada e-Government bukanlah hanya menampilkan system pemerintahan online. Pelayanan servis yang diberikan lebih baik, informasi yang disediakan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu menjadi keunggulan tersendiri. 2. Pemerintah Kota. Aplikasi. Berikut ini jenis-jenis e-goverenment yang ada saat ini dan perlu kamu ketahui: 1. (2019). Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2018. 2. Penelitian ini menggambarkan proses pengembangan model kriteria evaluasi untuk mendukung Badan Pemeriksa Keuangan dalam menguji aspek efektivitas pemeriksaan kinerja atas aplikasi e-government di pemerintah daerah. Di lihat dari pelaksanaan aplikasi e-government, data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia memiliki: 564 domain go. 2009. Eng. Tujuan dari tulisan ini, untuk melihat peranan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik, di antaranya adalah: 1. lembaga di Indonesia. e-government. kondisi penerapan e-Government untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga publik apakah sudah lebih inklusif, efektif, akuntabel dan transparan. imigrasi. Sumedang. Jakarta: BINUS University Depkominfo, Peluang Indonesia Untuk Bangkit Melalui Implementasi E-Government, Laguboti, Toba, 2005 PKMK. Tiga platform aplikasi umum digital berbasis layanan publik dan pegawai pemerintah siap diluncurkan sebagai hasil. APLIKASI E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BEBERAPA PEMERINTAH DAERAH KOTA/KABUPATEN DI INDONESIA. Cetakan ke II. Dalam hal transformasi digital sektor pemerintahan, saat ini administrasi ketatanegaraan Indonesia sudah mulai masuk ke Govt 3. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal,. dan Ghozali, Imam. Dengan 3 Bahasa : Indonesia, Jawa, dan Madura. Government to Citizen (G2C) Government to Citizen (G2C) adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan juga untuk mempermudah masyarakat. Government yang ditetapkan di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2015 tentang e-Government. Aplikasi e-Agriculture atau e-Agribusiness dapat dilakukan di semua aktivitas pertanian mulai dari kegiatan di hulu (proses produksi) sampai pada di hilir (pemasaran hasil). Web Presence, yaitu memunculkan website daerah di internet. Aplikasi pemerintahan pertama yang meraih sukses besar dan manfaatnya dirasakan oleh para penggunanya adalah Gov2Go. Penerapan E-Government Indonesia dapat berjalan dengan baik jika jangka waktu dan dana yang jelas akan pengembangannya. 2, 2016 • 0 likes • 12,704 views. Kumorotomo, Wahyudi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2001 yang mendorong penggunaan teknologi telematika guna menyukseskan target good governance serta mengakselerasi terwujudnya demokrasi yang dicita-citakan. 6/2001 tgl. EVALUASI KEBIJAKAN, KELEMBAGAAN, INFRASTRUKTUR, APLIKASI, DAN PERENCANAAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN KOTA BATU Admaja Dwi Herlambang1, Mochammad Chandra Saputra2, Ridho Fadhlurrahman3 1,2,3 Jurusan Sistem Informasi,. Government-to-Government (G2G) yakni sistem/layanan e-government yang memungkinkan komunikasi &/ interaksi antar institusi pemerintah, baik antar institusi horisontal (misal antar dinas di satu kota) maupun vertikal (misal institusi kabupaten/kota ke institusi provinsi atau ke institusi pusat). id dapat menjadi salah satu solusi dalam penerapan E-Government di desa. Junaidi. Secara umum, Indonesia masih tertinggal dalam aplikasi e-Government. Pengembangan E-Government di Indonesia. Menurut Josua M. E-Government di Indonesia mulai dilirik pada tahun 2001, yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. info@alatanindonesia. Tidak Adanya Standarisasi Aplikasi E-Government. Rabu, 21 Maret 2018 - 10:22 WIB. Sinambela definisi E-Government disetiap daerah/negara dan komunitas bisa beragam d. 4 Tujuan Implementasi e-Government 81 7.